Konon, sebelum lahir, setiap bayi diberi kesempatan berdoa.
Bayi saya, saya yakin, sempat berbisik lirih dari alam rahim:

“USA plis… Finlandia plis…”

Lalu semesta batuk kecil, formulir administrasi jatuh, dan—
ah sial, jadi WNI.

Saya tidak sedang anti-Indonesia. Saya hanya lelah secara struktural.

Menjadi Warga Negara Indonesia bukan perkara cinta tanah air, melainkan olahraga ketahanan mental. Negara ini tidak kejam—ia ambigu. Dan dari ambiguitas itulah, kelelahan warga lahir, besar, dan akhirnya ikut bayar pajak lewat calo.

---

Sejak kecil, kita diajari norma yang rapi: jujur itu baik, taat aturan itu mulia, negara hadir untuk melayani.

Lalu dewasa, kita bertemu versi lapangannya.

Bayar pajak kendaraan tepat waktu?
Bisa.
Syaratnya: KTP pemilik lama yang tidak kita kenal dan tidak akan meminjamkan.

Solusi resmi?
Balik nama.
Solusi realistis?
“Lewat saya saja, Pak.”

Biayanya? Tambahan.
Namanya? Jasa.

Aneh? Tidak.
Ini sudah ekosistem.

Pierre Bourdieu (1986) menyebut ini sebagai modal sosial:
bukan siapa yang benar, tapi siapa yang tahu jalan pintas.

---

Negara lalu bicara di podium:

“Kami ingin masyarakat taat hukum.”

Di bawah podium, masyarakat bertanya:

“Taat yang mana dulu, Pak? Yang tertulis atau yang bisa selesai hari ini?”

Max Weber (1922) pernah membayangkan birokrasi rasional, impersonal, efisien.
Di Indonesia, birokrasi berkembang menjadi ritual kesabaran.
Yang lulus bukan yang jujur, tapi yang tahan bolak-balik.

Yang tidak tahan?
Dia bayar.

Dan negara diam.
Kadang ikut senyum.

---

Ambiguitas ini berulang di mana-mana.

Vaksin tidak wajib.
Tapi masuk ruang publik wajib vaksin.

Tilang harus sidang.
Tapi “damai” lebih praktis.

Administrasi harus rapi.
Tapi untuk rapi, harus lewat jalur yang tidak rapi.

Ini bukan paradoks.
Ini kurikulum tak tertulis.

James C. Scott (1985) menyebutnya everyday resistance.
Di Indonesia, ia naik kelas menjadi everyday compliance with shortcuts.

Warga tidak melawan negara.
Warga menyesuaikan diri agar tidak tumbang.

---

Yang paling melelahkan bukan uangnya.
Tapi beban moralnya.

Kita ingin lurus,
tapi sistem memaksa bengkok kecil.

Lama-lama, bengkok kecil terasa normal.
Normalisasi ini berbahaya, bukan karena rakyat rusak,
tapi karena nurani dipaksa kompromi harian.

Hannah Arendt (1963) menyebutnya banality of evil.
Versi lokalnya:
banality of “yaudah lah”.

---

Ironisnya, warga yang masih marah dan sinis justru yang belum menyerah.

Yang benar-benar kalah biasanya sudah berhenti bertanya. Dia hafal tarif. Hafal orang. Hafal celah.

Dia tidak korup.
Dia adaptif.

Dan negara sering menyebutnya: partisipatif.

---

Saya sering bercanda: menjadi WNI itu seperti ikut lomba lari, di mana rintangannya tidak jelas, wasitnya ikut dagang, dan penonton menyarankan:

“Mas, muter dikit aja, lebih cepat.”

Lelah?
Iya.

Benci?
Tidak.

Saya cuma ingin suatu hari, bayi saya lahir tanpa harus berdoa:

“Tolong, jangan ribet.”

Karena cinta tanah air seharusnya tidak membuat warga capek dari pintu masuk.

Kalau negara ingin rakyat lurus, buatlah jalan lurus lebih manusiawi daripada jalan gelap.

Kalau tidak, jangan heran bila calo lebih dipercaya daripada loket resmi.

Dan kita semua, sambil ketawa pahit, akan bilang:

“Beginilah jadi WNI.”

Lalu besok, bangun, bekerja, dan—kalau perlu—
bayar lagi lewat jalur tidak resmi
demi hidup yang resmi berjalan.