Saya belajar banyak tentang manusia bukan dari buku tebal, tapi dari pemilu. Tepatnya, dari membuka media sosial saat musim kampanye, ketika timeline berubah fungsi menjadi arena Perang Badar versi kuota. Semua orang mendadak ahli geopolitik, ekonom makro, ahli moral, dan juru selamat bangsa. Tombaknya bukan bambu runcing, tapi thread, story, dan screenshot setengah konteks. Semua demi Indonesia yang lebih baik, ceunah.

Yang menarik bukan siapa yang didukung, tapi cara manusia menaruh emosinya. Kandidat hanyalah wadah. Emosi kolektifnya yang liar.

Ketika yang didukung menang, para pendukungnya tidak otomatis hidup makmur. Mereka tetap antre sembako, tetap bayar cicilan, tetap ngeluh harga cabai. Tapi ada kepuasan simbolik: kami benar. Sebaliknya, yang kalah—anehnya—sering tampak lebih nikmat. Menyalahkan pihak lain memberi kelegaan batin yang murah dan instan. Psikologi menyebutnya self-serving bias (Miller & Ross, 1975): ketika hasil buruk, kesalahan dialihkan keluar agar harga diri tetap utuh.

Saya, yang dari dulu dagang dan terbiasa menghitung untung-rugi tanpa drama ideologis, cuma mengamati sambil ngopi. Narasi “Indonesia chaos kalau si ini jadi” dan “Indonesia hancur kalau si itu menang” terdengar terlalu familiar. Terlalu banal. Sejak saya kecil, nada kiamat ini selalu hadir tiap pemilu. Lalu, seperti hujan sore, reda sendiri. Negara tetap jalan tertatih, rakyat tetap adaptif, dan ingatan kolektif pelan-pelan pindah ke isu baru.

Dalam antropologi politik, pemilu sering dibaca bukan semata proses rasional, tapi ritual sosial. Victor Turner (1969) menyebut fase semacam ini sebagai liminality: masa transisi penuh ketegangan, ketika norma lama goyah dan emosi dilepas. Wajar jika orang lebih reaktif, lebih hitam-putih, dan lebih tribal. Pemilu bukan cuma soal memilih pemimpin, tapi ajang menegaskan identitas: saya siapa, kamu siapa.

Masalahnya, media sosial memperpanjang dan memperkeruh fase liminal ini. Algoritma bekerja bukan untuk menenangkan, tapi untuk memanaskan. Konten yang paling emosional yang paling disebar. Cass Sunstein (2017) menjelaskan bagaimana echo chambers membuat orang makin yakin bahwa kubunya adalah pusat akal sehat, sementara yang lain adalah ancaman eksistensial. Di titik ini, rasionalitas kalah oleh adrenalin kolektif.

Netralitas, lagi-lagi, jadi posisi yang mencurigakan. Tidak ikut perang dianggap tidak peduli. Tidak teriak dianggap tidak nasionalis. Padahal bagi sebagian orang, termasuk saya, sikap waspada dan rasional justru lahir dari pengalaman panjang. Dari melihat pola berulang: panik → ribut → pemilu selesai → hidup lanjut. Negara ini terlalu besar dan terlalu keras kepala untuk runtuh hanya karena satu kontestasi.

Ini bukan sikap apatis, tapi skeptisisme praktis. Saya memilih percaya pada kewarasan sehari-hari: petani tetap ke sawah, pedagang tetap buka lapak, ibu-ibu tetap ribut soal harga minyak. Clifford Geertz (1973) mengingatkan bahwa makna besar sering kalah oleh praktik kecil yang berulang. Negara tidak hidup di baliho, tapi di rutinitas yang jarang viral.

Maka saat perang badar timeline pecah, saya memilih berdiri di pinggir. Mengamati manusia yang sedang meminjam kandidat untuk menyalurkan harapan, ketakutan, dan kemarahan lama. Tidak mengejek, tidak juga ikut terseret. Karena saya tahu, setelah semua ini selesai, yang menang tetap manusia biasa, yang kalah tetap warga negara, dan yang paling konsisten hanyalah siklus emosi itu sendiri.

Pemilu akan datang lagi. Narasi menyeramkan akan lahir lagi. Dan manusia, dengan segala kegugupannya, akan kembali memainkan peran yang sama—hanya dengan hashtag yang berbeda.

Saya?
Tetap dagang.
Tetap waspada.
Tetap rasional.

Karena sejarah mengajarkan satu hal yang paling stabil di negeri ini:
kepanikan selalu lebih cepat datang daripada kehancuran yang dijanjikannya