Ada satu jenis ruang yang tidak tercatat di brosur rumah sakit, tidak muncul di baliho BPJS, dan jarang masuk pidato pejabat: lorong. Bukan lorong metaforis, tapi lorong sungguhan—panjang, bau disinfektan, kipas angin menggantung setengah hidup, dan deretan ranjang darurat seperti parkiran motor habis pengajian akbar. Di situlah saya belajar, tanpa kuliah antropologi, bahwa kesehatan di negeri ini bukan cuma urusan medis, tapi urusan nasib, kelas, dan pintu mana yang boleh dibuka.

Saya pernah berdiri di IGD RSUD, menolong tetangga yang kondisinya hidup-mati. Modal kami cuma KTP dan harapan. Petugas kewalahan, nakes berlari tanpa sempat menatap mata, bangsal penuh, lorong jadi bangsal. Tidak ada ruang rawat inap. Tidak ada waktu untuk marah. Yang ada hanya antrean yang terasa seperti ujian akhir, tanpa pengawas, tanpa kisi-kisi. Tetangga itu meninggal. Tidak ada satu pun individu yang bisa saya tunjuk sebagai penjahat. Yang ada hanya sistem yang telat.

Paul Farmer menyebut situasi seperti ini sebagai structural violence—kekerasan yang bekerja rapi tanpa pelaku tunggal, tapi efeknya konkret: nyawa hilang (Farmer, 2004). Kekerasan yang sopan, administratif, berkas-berkasnya lengkap. Sejak hari itu, saya membuat sumpah kecil yang terdengar sinis tapi fungsional: orang miskin dilarang sakit. Bukan karena tidak boleh, tapi karena risikonya terlalu mahal.

Ironinya, RSUD juga menyimpan cerita lain yang lebih slapstick. Beberapa waktu kemudian, saya menyaksikan sendiri keajaiban kecil. Seorang kerabat, peserta BPJS, antre panjang. Wajah-wajah tegang, jam dinding berdetak seperti menghitung dosa. Lalu anaknya kesal dan berkata, “Pakai pribadi aja.” Ajaib. Pintu terbuka. Ruangan muncul. Senyum lahir. Seperti sulap, tapi dengan kuitansi.

Di titik itu, saya paham: RSUD bukan satu dunia, melainkan dua dunia paralel yang kebetulan berbagi gedung. Dunia pertama adalah dunia antrean, lorong, dan kalimat “tunggu ya, Pak.” Dunia kedua adalah dunia jalur gaib—tidak tercantum di papan informasi, tapi dikenal luas. Jalur ini tidak mengubah penyakit, tidak mengganti dokter, tidak memakai pisau bedah dari Kanada. Yang berubah hanyalah rezim administrasi.

Michel Foucault menyebut cara negara mengelola hidup dan mati ini sebagai biopolitics—siapa yang dipercepat, siapa yang menunggu (Foucault, 1978). Menunggu di sini bukan netral. Menunggu adalah kebijakan yang punya konsekuensi biologis. Dan kebijakan itu, sadar atau tidak, sering kali bersekutu dengan kemampuan bayar.

Saya tidak membenci nakes. Justru sebaliknya. Wajah tegang itu bukan tanda kurang empati, melainkan kelelahan kronis. Sistem memeras mereka sampai batas. Di kelas BPJS, beban tinggi, waktu tipis, target banyak. Di kelas pribadi, ruang lebih longgar, ritme lebih manusiawi. Antropologi organisasi menyebut ini moral distress: tahu yang ideal, tapi terhalang kondisi struktural (Jameton, 1984). Maka jangan heran jika senyum juga punya tarif—bukan karena nakes menjualnya, tapi karena sistem membatasinya.

Pengalaman saya di rumah sakit swasta mempertegas relasi biaya dan ruang untuk peduli. Bayar di muka, kontrol rutin, kepastian hadir. Kelas menentukan ritme: kelas 3 ketus tapi jalan, kelas 2 responsif, kelas 1 lebih sigap. VIP? Entahlah. Saya sempat bercanda: apa nakesnya dari Uzbekistan? Admission tertawa, saya ikut tertawa. Humor adalah cara aman untuk menyentuh ketimpangan tanpa bikin gaduh.

Di Indonesia, humor sering jadi alat ukur kesehatan mental warga. Ketika kebijakan ambigu—vaksin tidak wajib tapi akses publik disyaratkan; pajak harus taat tapi tanpa KTP disarankan calo—masyarakat belajar satu hal: normalisasi jalan pintas. Sosiolog menyebutnya everyday corruption (Gupta, 1995). Bukan karena rakyat jahat, tapi karena sistem memproduksi kebutuhan akan perantara.

Lorong RSUD adalah metafora yang terlalu jujur. Ia memperlihatkan apa yang biasanya disembunyikan: keterbatasan, ketimpangan, dan ketergantungan pada jalur tak tertulis. Dari situ lahir trauma kolektif yang tidak masuk ICD-10, tapi nyata. Trauma itu membuat orang menjaga kesehatan bukan demi kebugaran, melainkan demi menghindari lorong.

Jika tulisan ini terdengar dingin, itu karena saya memilih nada Tempo wannabe: jarak emosional untuk menjaga akurasi. Jika terdengar slapstick, itu karena hidup di negeri ini sering lebih bisa dipahami lewat tawa tipis daripada amarah penuh. Di antara lorong dan jalur gaib, kita belajar satu pelajaran antropologis sederhana: kemanusiaan bukan soal niat baik semata, tapi soal desain sistem.

Dan sampai desain itu berubah, warga akan terus berdoa diam-diam—bukan agar tidak sakit, tapi agar kalau sakit, pintu yang terbuka bukan lorong.