Ada paradoks kecil yang dialami warga taat pajak, terutama yang hidupnya lurus-lurus saja tapi nasib administratifnya bengkok. Saya salah satunya. Mobil bekas. Mesin masih sehat. AC dingin. Setir lurus. Rem pakem. Drama nihil—kecuali satu: bayar pajak.

STNK masih atas nama orang lain. Bukan karena niat gelap, tapi karena hidup ini tidak selalu sinkron dengan birokrasi. Pemilik lama entah di mana, beda kota, beda alam, mungkin sudah pindah keyakinan administrasi. Balik nama? Bisa. Tapi biayanya terasa seperti sedang menebus dosa generasi ketiga, plus fase-fase ritual yang jumlahnya cukup untuk membuat cuti tahunan terasa pendek.

Secara hukum negara, mobil ini sah. Pajaknya jelas. Nilainya tertera. Saya datang baik-baik ke gerai Samsat. Niatnya sederhana: membayar kewajiban. Negara seharusnya senang.

Tapi negara bertanya pelan, nyaris lembut:
“Mana KTP pemilik?”

Saya jawab jujur: tidak ada.
Negara mengangguk, lalu menolak.

Di titik ini, logika warga mulai retak halus. Pajak itu kewajiban objek, bukan kepribadian. Kendaraan ada. Nomor polisi jelas. Pajak terutang. Tapi kewajiban itu tiba-tiba dikunci oleh relasi sosial yang sudah lama putus: KTP orang lain.

Lalu datang bisikan—bukan dari negara, tapi dari ekosistem sekitar:
“Lewat jasa aja, Pak.”

Ajaibnya, jasa ini tidak menanyakan KTP pemilik. Tidak menanyakan silsilah. Tidak menanyakan trauma masa lalu kendaraan. Mereka hanya minta uang tambahan. Sekitar 800 ribu. Negara dapat pajaknya. Calo dapat nafkahnya. Warga dapat STNK diperpanjang. Semua tersenyum.

Kecuali logika.

Negara Legal, Sistem Sosial Nyata

Secara teori, birokrasi modern itu rasional, impersonal, dan prosedural (Max Weber, 1922). Tapi Weber juga mengakui satu hal yang sering dilupakan poster pelayanan publik: birokrasi hidup dalam masyarakat, bukan di ruang hampa.

Di Indonesia, praktik perantara bukan anomali. Ia adalah adaptasi. Clifford Geertz (1963) menyebut ini sebagai administrative pragmatism dalam masyarakat agraris-transisional: ketika aturan formal bertabrakan dengan kenyataan sosial, maka lahirlah aktor penengah—bukan untuk melawan negara, tapi untuk membuat negara bisa dijalankan.

Negara meminta kepastian identitas karena takut salah sasaran.
Calo bekerja dengan logika lain: asal sistem bergerak.

Dalam studi tentang street-level bureaucracy, Michael Lipsky (1980) menjelaskan bahwa petugas lapangan sering berada di posisi ambigu: aturan harus ditegakkan, tapi kasus di lapangan terlalu beragam. Maka yang lahir bukan kepastian, melainkan discretion. Celah inilah yang diisi perantara.

Mengapa Harus KTP Pemilik?

Secara normatif, KTP pemilik diminta untuk:

1. Mencegah pemalsuan dan pencurian kendaraan
2. Memastikan kewenangan hukum
3. Menjaga jejak administrasi

Masalahnya, kendaraan bekas adalah produk relasi sosial yang tidak selalu rapi. Negara mengandaikan relasi ideal: jual beli bersih, balik nama, arsip lengkap. Warga hidup di realitas: beli mobil karena butuh kerja, antar anak, ngangkut galon.

James C. Scott (1998) menyebut ini sebagai state simplification: negara menyederhanakan realitas agar bisa diatur. Tapi yang disederhanakan sering kali justru menghapus konteks hidup warga.

Calo Itu Jahat? Tidak Selalu. Ia Gejala.

Calo bukan sebab utama. Ia indikator.
Indikator bahwa sistem belum cukup lentur untuk realitas warganya.

Dalam kajian ekonomi kelembagaan, Douglass North (1990) menjelaskan bahwa ketika biaya transaksi formal terlalu tinggi, masyarakat akan menciptakan mekanisme informal yang lebih efisien—meskipun tidak selalu legal secara ideal.

800 ribu itu bukan harga kejahatan.
Itu harga menghemat waktu, emosi, dan konflik administratif.

Warga tahu ini tidak ideal. Negara tahu ini tidak elok. Tapi sistem terus berjalan, karena semua pihak diam-diam butuh satu sama lain.

Sinisme Warga Taat Pajak

Yang bikin kesal bukan pajaknya.
Bukan juga aturannya.

Yang bikin kesal adalah ironi:
negara menolak uang kita karena kurang satu dokumen,
tapi menerima uang yang sama lewat tangan orang lain.

Di titik ini, warga belajar satu pelajaran antropologis penting:
di negeri ini, kepatuhan sering kalah cepat dari keluwesan.

Dan warga taat pajak pun pulang sambil menggerutu pelan:
“Negara ini bukan anti pajak.
Negara ini cuma alergi kalau pajak datang tanpa perantara.”

Sarkas? Sedikit.
Realistis? Sangat.