Saya baru paham satu hal setelah lama berkubang di dunia data pemerintah:

ego itu paling jujur muncul di kolom “Nama Lengkap”.

Di layar sistem, semua manusia disederhanakan: bukan dari ceramahnya,
bukan dari feed Instagram-nya,
tapi dari apa yang ia minta negara panggilkan kepadanya.

Ada nama seperti: Ahmad.

Tidak ada: Dr.
KH.
Lc.
S.Ag.
M.Pd.
atau embel-embel kosmik lain.

Padahal saya tahu: dia sarjana,
di kampung dipanggil kiai,
dan kalau mau, bisa bikin nama sepanjang resi JNE.

Tapi tidak.
Namanya dibiarkan pendek.
Seperti orang yang sudah selesai menjelaskan dirinya.

Lalu ada juga: H. Dadang.

Tidak ada gelar lain.
Tapi “H.”-nya dipaku di depan.
Rapi. Permanen. Konsisten.

Lucunya, dari cerita lapangan: orangnya masih rajin karaoke, lengkap dengan LC dan lagu galau bernada mayor.

Saya tidak menghakimi.
Ini bukan soal dosa-pahala.
Ini soal apa yang ingin diselamatkan dari waktu.

Haji sebagai Ibadah vs Haji sebagai Identitas

Di titik ini saya sadar: pasca-haji itu bukan soal thawaf tambahan,
tapi apa yang kita lakukan dengan ego setelah pulang.

Ada yang pulang membawa: ketenangan, kesenyapan, dan keengganan menjelaskan diri.

Ada juga yang pulang membawa: satu huruf tambahan, yang harus ikut sampai tanda tangan RT, bahkan ke struk parkir.

Haji sebagai ibadah itu vertikal.
Tapi haji sebagai identitas itu horizontal—dan sangat sosial.

Dan negara, dengan dinginnya sistem, hanya mencatat: “Anda ingin dipanggil siapa?”

Tidak ada kolom: “pernah hijrah tapi relapse”
atau “sudah thawaf tapi egonya belum wukuf”.

Epilog Goa

Catatan ini memang tidak layak dipublikasikan. Tidak sopan. Tidak produktif. Tidak mendidik.

Ini cuma coretan antropolog yang: kebanyakan melihat, terlalu lama mendengar, dan akhirnya memilih tertawa pelan.

Kalau ada yang membaca: silakan.
Kalau tidak: juga tidak apa-apa.

Goa bisa runtuh.
Tulisan bisa hilang.

Tapi satu hal yang ingin saya simpan: Tuhan mungkin melihat niat. Negara hanya melihat nama. Dan ego—selalu ingin dilihat dua-duanya.