Saya pernah bekerja sekitar tiga tahun di pemerintahan provinsi.

Dan di sanalah saya belajar satu hal penting: uang itu bisa datang dengan sangat sopan. Tidak berisik. Tidak pakai kekerasan. Cukup dengan tanda tangan.

Bukan tanda tangan besar, bukan kebijakan strategis negara. Kadang cuma tanda tangan palsu buat pencairan anggaran. Uang cair. Semua senyum. Tidak ada sirine. Tidak ada malaikat turun membawa pasal. Sunyi, rapi, dan legal-looking.

Di titik itu saya sempat mikir: kok semudah ini ya cara dapat uang?

Saya tidak merasa korupsi. Setidaknya begitu pembenaran batin saya waktu itu. Tapi saya diajak masuk ke lingkaran yang lebih jujur disebut korupsi berjamaah. Logikanya sederhana dan jujur: jangan sampai yang di atas kita korupsi sendirian.
Ada uang tutup mulut. Ada solidaritas. Ada rasa “kita satu kapal”.

Secara antropologis, ini bukan kejahatan—ini ritus sosial.
Victor Turner (1969) menyebutnya communitas: ikatan emosional yang terbentuk lewat pengalaman bersama. Bedanya, di sini bukan lewat upacara adat, tapi lewat amplop.

Saya, yang waktu itu masih sok idealis, justru bekerja sepenuh hati.
Mengerjakan laporan bapak PNS yang lebih sering nonton Netflix.
Oh, jadi begini rasanya punya staf. Stafnya kerja, beliau dapat kredit, sambil sesekali mark up anggaran dan bilang “nanti dibagi”.

Batin saya ribut.
Bukan karena saya suci, tapi karena saya punya jangkar hidup dari ibu saya yang sangat tidak filosofis:
kerja apa saja, asal tidak melanggar hukum agama dan negara.

Dan saya sadar, ini sudah melanggar jangkar.
Bukan pelan-pelan. Tapi terang-terangan.

Saya pamit.
Bukan heroik. Tidak pakai pidato. Tidak ada tepuk tangan.
Saya keluar dan mulai dagang—yang jauh dari prestise, tapi dekat dengan tidur nyenyak.

Lucunya, justru di dunia dagang itu saya belajar banyak hal “ilmiah”: eufemisme, disfemisme, psikologi konsumen, dan antropologi lintas pulau.
Karena pembeli dari seluruh Indonesia, saya belajar satu etika penting:
nama Sitompul jangan dipanggil teteh, nama I Gede jangan dipanggil Uni.
Salah panggil, bisa batal transaksi 😆

Kembali ke kantor pemerintahan, dari jarak aman, saya melihat polanya jadi jelas.
Awalnya mark up fotokopi. Receh. Aman.
Naik jabatan, mark up naik.
Sampai akhirnya melumat habis.

Dan ketika tertangkap, hampir semua terlihat bingung.
Bukan pura-pura bingung. Bingung sungguhan.

Karena menurut mereka, ini bukan kejahatan. Ini kebiasaan.
Albert Bandura (1999) menyebutnya moral disengagement: ketika pelanggaran tidak lagi dirasakan sebagai salah karena dilakukan bersama-sama, berulang, dan tanpa sanksi sosial.

Yang paling lucu, dan paling pahit, adalah epifani ini:
pahlawan antikorupsi seringkali bukan orang paling jujur—tapi orang yang tidak kebagian jatah.

Dia ngember.
Cerita ke wartawan.
Kalau wartawannya kebagian, aman.
Kalau wartawannya tidak kebagian, selamat datang di berita nasional.

Ini bukan teori konspirasi. Ini antropologi dapur.
Tentang distribusi, bukan moral. Tentang siapa dapat apa, bukan siapa benar siapa salah.

Dan di situ saya akhirnya paham, kenapa banyak pejabat yang tertangkap berkata:
“yang lain juga begitu.”
Karena memang begitu. Dan justru itu masalahnya.

Korupsi bukan penyakit individu.
Ia ekosistem.

Dan kadang, satu-satunya cara selamat bukan dengan membersihkan sistem—tapi dengan keluar sebelum terbiasa.

Saya keluar bukan karena paling benar.
Saya keluar karena takut jadi biasa.

Dan di dunia yang sering merayakan yang “pintar nyari celah”, kadang keputusan paling waras memang terlihat paling bodoh.

Tapi bodoh yang bisa tidur. 😅